AIPHSS Dokumen Desain Program

AIPHSS POSTER infographic-Bahasa only(1)

Agenda Reformasi AIPHSS

Agenda Reformasi berfungsi sebagai kerangka pedoman bagi mitra Kemenkes dalam pemilihan dan pelaksanaan kegiatan program AIPHSS. Agenda ini memberikan analisis masalah dan tantangan yang sedang dihadapi sistem kesehatan nasional untuk merespons reformasi sektoral dalam rangka memenuhi perubahan permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Agenda Reformasi disusun berdasarkan konsultasi dengan para pejabat Kemenkes dengan memperhitungkan hal-hal berikut:

  • Arah kebijakan utama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Lima Tahun
  • Analisis yang dilakukan sebagai bagian dari Health Sector Review (HSR)
  • Peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi urusan kesehatan
  • Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan dasar

Implementasi Agenda Reformasi melalui program AIPHSS bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan di tingkat nasional dan daerah serta berkontribusi terhadap pelaksanaan RPJMN dan Rencana Strategis Lima Tahunan Kemenkes (RENSTRA) yang baru.

Agenda Reformasi telah mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam kebijakan kesehatan terkait empat bidang yang menjadi fokus AIPHSS sebagai berikut:

Tata kelola dan Desentralisasi

Undang-undang dan peraturan terkait Desentralisasi antara berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten) memerlukan revisi untuk alasan berikut:

  • Pembagian urusan saat ini tidak konsisten dengan fungsi sistem kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perpres-72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
  • Fungsi-fungsi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan semua segmen penduduk;
  • SPM sebagaimana tercantum dalam Permenkes 741 tidak mencakup secara komprehensif kebutuhan kesehatan masyarakat yang penting.
  • Di banyak kabupaten, pengangkatan tenaga kesehatan Kabupaten oleh pemerintah daerah (Bupati / Walikota) tidak berbasis kompetensi atau prestasi.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Arah kebijakan SDM dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kemenkes 2015-2019 adalah “meningkatkan ketersediaan, distribusi dan kualitas sumber daya manusia kesehatan”. Alasan untuk mengupayakan perbaikan yang signifikan pada bidang ini didasarkan atas:

  • Belum adanya rencana strategis mengenai jumlah, kompetensi dan produksi tenaga kesehatan, serta kualitas dan produksi tenaga kesehatan belum sesuai dengan perubahan permintaan akan layanan kesehatan.
  • Belum ada strategi bagaimana memproduksi tenaga “Dokter Pelayanan Primer” sebagaimana tercantum dalam UU Pendidikan Kedokteran.
  • Maldistribusi tenaga kesehatan, dan kurangnya ketersediaan dan kualitas, serta produktivitas tenaga kesehatan masyarakat yang rendah.
  • Kurangnya informasi yang dapat diakses dan terkini mengenai SDM kesehatan.
  • Mutu lulusan pendidikan dalam banyak hal tidak memenuhi kriteria standar, khususnya untuk tenaga bidan, dan adanya mismatch dalam pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan.
  • Belum adanya pola pengembangan karier tenaga kesehatan. 

Pembiayaan Kesehatan

Health Sector Review (HSR) telah mengidentifikasi berbagai tantangan terkait kebijakan dan sistem dalam pembiayaan kesehatan yang menjadi bahan informasi Agenda Reformasi. Tantangan tersebut diantaranya:  Pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang sangat kecil, yang pada jangka panjang akan berdampak pada beban  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tidak menangani upaya pencegahan dan promosi kesehatan untuk mengatasi perilaku yang berisiko. Disamping itu, perlu adanya upaya untuk mencari alternatif sumber pembiayaan kesehatan yang inovatif guna menjamin pendanaan program kesehatan masyarakat.

Agenda Reformasi menyoroti bidang-bidang lain yang perlu ditangani:

  • Kepesertaan JKN untuk mencakup non-PBI, terutama pekerja sektor informal.
  • Pedoman paket santunan/clinical pathway dan prosedur penggunaannya.
  • Masih adanya “cost sharing” oleh peserta pada tempat-tempat pelayanan.
  • Pengembangan sistem kendali biaya dan kendali mutu.
  • Penetapan paket dasar kesehatan masyarakat dan layanan klinis serta memastikan biayanya ditetapkan.
  • Memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
  • Memperkuat kapasitas Kemenkes dalam analisis kebijakan pembiayaan kesehatan.

 Pelayanan Kesehatan Dasar

Agenda Reformasi mengikuti definisi Pemerintah Indonesia mengenai tugas  Puskesmas yaitu “membina kesehatan wilayah” melalui kegiatan: (1) menggerakkan peran serta dan memberdayaan masyarakat; (2) melaksanakan program kesehatan masyarakat; (3) melaksanakan upaya kesehatan perorangan; (4) mendorong pembangunan  berwawasan kesehatan. Sejak 1 januari 2014, Puskesmas memiliki fungsi barunya sebagai penyedia pelayanan primer bagi peserta JKN dan kini harus dilengkapi untuk merespons pengobatan 150 kategori kondisi kesehatan yang berbeda yang memfokuskan Puskesmas pada pelayanan kuratif. Hal ini menuntut Puskesmas melakukan reformasi yang berkaitan dengan SDM, pengelolaan, peralatan, pembiayaan, sistem informasi, akreditasi, rujukan dan sistem pelaporan. Ini semua perlu diuji di tingkat kabupaten yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah di tingkat provinsi dan nasional

 

Download Program Design Document (Agenda Reformasi)