Kembali ke Sekolah

UNOFFICIAL TRANSLATION

Tempo English Magazine, Februari 15-21, 2016

Mencari Pelayanan Kesehatan Untuk Semua

Pepatah kuno yang mengatakan kesehatan lebih berharga daripada kekayaan tidak dapat dipungkiri. Itu lah sebabnya daerah-daerah di mana masyarakatnya masih kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan digolongkan sebagai daerah miskin dan belum berkembang.  Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis Kesehatan yang menyerukan pembenahan sistem kesehatan secara menyeluruh. Fokus dari rencana ini adalah pada peningkatan kualitas puskesmas serta tenaga kesehatannya. Rencana ini merupakan perjuangan yang tidak ringan, terutama di provinsi-provinsi di mana fasilitas dan sumber daya manusianya masih kurang. Namun, di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat sipil tengah berupaya untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang efektif bagi penduduknya. Majalah berbahasa Inggris Tempo melaporkan dari kabupaten Flores Timur dan Timor Tengah Utara.


 

Kembali ke Sekolah

Program pendidikan jarak jauh (PJJ) di provinsi Nusa Tenggara Timur  membantu perawat dan bidan meningkatkan keterampilan penting.

 

 

PJJ Indoneisa

ELISABETH Wiliam senang sekali kembali ke kelas. Di depannya terpampang sebuah televisi layar datar besar yang terhubung ke modem kecil. Di atasnya ada sebuah kamera.

Pemandangan seperti itu mungkin ada sedikit kemiripan dengan suasana ruangan ketika dia belajar di sekolah perawat kesehatan (SPK) 28 tahun lalu. “Tapi sekarang, kita belajar melalui konferensi video dan menggunakan laptop untuk online, “kata perempuan berusia 53 tahun.

Elisabeth adalah perawat di sebuah puskesmas di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tengah jadwal kerja yang sibuk, dua kali sebulan dia menyempatkan diri pergi ke rumah sakit umum di ibu kota kabupaten untuk mengikuti kuliah dan mengasah keterampilan medisnya. Tahun lalu, Elisabeth mendaftarkan diri untuk mengikuti program PJJ dengan harapan mendapatkan ijazah diploma.

Sebagai lulusan sekolah kejuruan, ijazahnya setara dengan ijazah SMA. Semua program SPK telah dihentikan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1999, namun lulusannya tetap dapat praktik sebagai perawat atau bidan.

Dengan pengalamannya yang hampir 30 tahun, tidak diragukan lagi Elisabeth adalah perawat yang terampil. Tetapi, peraturan baru mengharuskan bahwa untuk terus bekerja sebagai perawat, dia harus mendapatkan ijazah diploma tiga tahun (D3).

“Saya selalu ingin kembali ke sekolah, bahkan sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut, namun hal itu terbentur kendala ekonomi, “katanya. Saya ingin belajar lebih banyak dan memberikan layanan terbaik pada pasien saya,” ujarnya lagi. Ketika Elisabeth mendapatkan panggilan dari dinas kesehatan setempat untuk mengikuti program PJJ, maka dia tidak berpikir dua kali, langsung menerimanya.

Situasi serupa juga dihadapi Ikhsan Klakelau, 43 tahun. Mobilitasnya untuk belajar terbentur tanggung jawabnya sebagai seorang ayah—dia tidak dapat bepergian jauh, dan walaupun dia harus bepergian, tidak untuk jangka waktu lama.

Ikhsan bekerja di sebuah puskesmas di pulau Adonara. Untuk mencapai Larantuka, dia memerlukan waktu kira-kira tiga jam.

“Dengan program PJJ ini, saya cukup tinggal di Larantuka dua hari setiap kali ada kuliah,” ujarnya.

Ikhsan mengakui dia awalnya skeptis tentang manfaat program PJJ ini. Sebagai pencari nafkah utama keluarga, ia khawatir pendapatannya berkurang. Tetapi karena program ini cukup mengharuskan dia melakukan perjalanan dua kali sebulan, dia mengatakan bahwa dia sanggup mengatasinya.

Meskipun demikian, Elisabeth dan Ikhsan kini harus membagi waktu mereka, untuk belajar, keluarga dan pekerjaan. Elisabeth mengatakan bahwa dengan manajemen waktu yang baik, hal tersebut dapat dilakukan. “Bagi saya, selama saya bisa mendapatkan ijazah diploma setelah akhir masa studi, saya akan berusaha sebaik mungkin.

Akan tetapi, waktu hanyalah salah satu dari sekian persoalan. Hal lainnya adalah tuntutan teknologi baru. Ikhsan mengatakan, karena dia tinggal di pulau kecil, sulit baginya untuk mendapatkan sinyal internet yang kuat, dan pelajaran termasuk tugas-tugas online harus diselesaikan di rumah. Jadi setiap Sabtu, dia pergi ke puskesmas lain di Adonara yang memiliki sinyal internet yang cukup kuat untuk mengerjakan tugas-tugas belajar.

Meskipun menghadapi kesulitan-kesulitan ini, ke 39 perawat yang terdaftar di program PJJ D3 di kabupaten Flores Timur bertekad untuk menyelesaikan studinya dan mendapatkan ijazah diploma mereka. “Saya berharap untuk dapat terus bekerja sebagai perawat bahkan setelah usia pensiun saya, dan saya tidak akan dapat melakukannya tanpa ijazah D3,” kata Elisabeth.

***

Program PJJ diprakarsai oleh kementerian kesehatan bekerja sama dengan program Kemitraan Australia Indonesia untuk Penguatan Sistem Kesehatan (AIPHSS). Program ini dimulai pada Juli 2014 dengan tujuan mengatasi defisit keterampilan di kalangan tenaga kesehatan di NTT.

Proyek percontohan (pilot project) dilakukan di kabupaten Flores Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 87 perawat. Kepala dinas kesehatan Flores Timur, Yosep Usep Aman mengatakan bahwa banyak perawat dan bidan di kabupaten Flores Timur adalah lulusan Sekolah-sekolah Perawat Kesehatan tahun 1970 dan 1980 an. “Dengan adanya peraturan baru tentang tenaga kesehatan, maka dalam beberapa tahun ke depan mereka tidak lagi dinyatakan kompeten dalam bidang medis,” ungkapnya ke Tempo English Magazine tiga minggu yang lalu.

Hal ini berpotensi memicu kekurangan tenaga terampil di daerah di mana kebutuhan akan pelayanan tetap tinggi. Yosep menjelaskan, karena sebagian besar tenaga kesehatan profesional berusia 40-an, mereka enggan melakukan perjalanan jauh untuk menempuan pendidikan lebih lanjut. Maka, lanjutnya, harus ada keseimbangan di mana perawat dan bidan bisa terus bekerja sambi belajar untuk dapat meraih gelar diploma mereka.

Kementerian kesehatan dan AIPHSS bekerja sama dengan Poltekkes Kupang merancang program PJJ tersebut. Jefrin Sambara, direktur Poltekkes Kupang mengatakan bahwa Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan telah membantu dalam penyusunan kurikulum.

“Kami ingin muatan kurikulum itu 60% praktik dan 40% teori, untuk mencapai kompetensi yang mereka butuhkan di tempat kerja,” ujarnya.

Perlu waktu beberapa bulan diskusi, tetapi pada Juni 2014, Jefrin dan timnya menyelesaikan rencana akademik. Mereka pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pemaparan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi (Dikti). Setelah presentasi, mereka mendapatkan sejumlah masukan dan saran, selanjutnya mereka melakukan beberapa penyesuaian.

Menurut Jefrim, para perancang program disarankan untuk memasukan sistem manajemen pembelajaran ke dalam kurikulum. Sistem manajemen pembelajaran ini merupakan perangkat lunak (software) yang memungkinkan peserta didik menyelesaikan tugas secara online. “Kami belum mengenal sistem pembelajaran tersebut, sehingga para ahli di Dikti membantu kami,” jelasnya.

Pada bulan Juli 2014, menteri kesehatan pada waktu itu, Nafsiah Mboi, meresmikan program PJJ di Kupang, setelah peserta didik mengikuti pekan orientasi di Kota Kupang. Pekan orientasi tersebut juga ditujukan untuk memperkenalkan penggunaan laptop dan sisitem pembelajaran online kepada peserta didik.  Masing-masing siswa diberi satu modem yang bisa mereka gunakan di rumah.

Elisabeth mengatakan bahwa pada awalnya dia tidak tahu cara menyalakan laptop. “Selama orientasi, saya meminta kepada para pengajar untuk mengajarkan saya cara menggunakan laptop,” ujarnya seraya menambahkan bahwa dia bangga dengan keterampilan baru yang dia dapatkan.

Manfaat mengikuti program PJJ bukan sekedar pengetahuan teknis. Elisabeth mengatakan bahwa pembelajaran telah membantu mengajarkan standar prosedural yang dia tidak ketahui sebelumnya. Misalnya, sebelumnya dia tidak pernah mempertimbangkan posisi tubuh pasien sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. “Sekarang saya tahu posisi bahwa kaki mereka harus rata di lantai agar tubuh mereka santai,” ujarnya.

Ketua jurusan keperawatan di Poltekkes Kupang, Margaretha Ulemadja Wedho, mengatakan, setelah tiga semester peserta didik telah mendapatkan banyak pelajaran. Dia mengakui bahwa enam bulan pertama merupakan sebuah perjuangan. “Banyak dari mereka yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun, tetapi mereka lupa beberapa prosedur medis sederhana, jadi kelas praktik tidaklah mudah untuk mereka, “ ujar Margaretha.

Ketika peraturan diberlakukan dalam beberapa tahun lagi, para perawat ini akan memiliki ijazah diploma dan akan dapat terus bekerja sebagai tenaga kesehatan profesional.  Yosep mengatakan bahwa tanpa ijazah D3, mereka bisa dikenakan pasal malpraktik. Ada dampak pidana untuk hal itu, sebagaimana tertulis dalam undang-undang kesehatan,” tambahnya.

Tahun ini, kabupaten Flores Timur telah menglokasikan Rp 900 juta untuk membantu 83 bidan yang terdaftar pada program PJJ. Yosep mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan program PJJ sekalipun program AIPHSS telah berakhir.

Program PJJ juga direplikasi di kabupaten Timor Tengah Utara pada Januari 2016, dan ada 39 bidan dan 20 perawat yang mendaftar.  Zakarias Eduardus Fernandez, kepala dinas kesehatan Timor Tengah Utara mengatakan bahwa saat ini ada terdapat 140 tenaga kesehatan yang belum menempuh jenjang D3 yang disyaratkan.

Beatrix Seran, 49 tahun, bidan puskesmas di kabupaten TTU mengatakan bahwa dia sangat senang dengan adanya program PJJ tersebut. Beatrix menyampaikan keluhannya bahwa walaupun sudah pengalaman 25 tahun, dia belum pernah secara personal menangani kelahiran bayi, karena pekerjaan tersebut selalu diserahkan kepada staf lain yang memiliki kualifikasi pelatihan yang lebih tinggi. “Tetapi sekarang saya sudah mendapatkan kesempatan. Saya bertekad untuk belajar dengan giat dan memberikan pelayanan lebih baik kepada pasien saya,” ujarnya.

 

***

Photos by Amanda Siddharta (TEMPO)

Source: Tempo English Magazine