Meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas melalui District Health Account (DHA)

DHA Bondowoso“Jika kita lihat hasil perhitungan DHA terhadap belanja kesehatan di Kabupaten Bondowoso, tampak bahwa alokasi dana   untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM)  lebih kecil daripada untuk upaya kesehatan perorangan (UKP)”.

“Ini menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan kesehatan di kabupaten Bondowoso masih mengarah pada pembiayaan kuratif dibandingkan upaya promotif dan preventif, dimana penerima manfaat terbesar adalah golongan usia produktif. Hasil kajian DHA ini akan menjadi bahan evaluasi kebijakan dan landasan bagi Pemerintah kabupaten Bondowoso untuk melakukan perbaikan sistem pembiayaan kesehatan di Bondowoso.”

Dr. Moh. Imron, M.MKes, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso

Pemanfaatan data yang berkualitas dan tepat waktu untuk memberikan masukan dalam perencanaan bidang kesehatan serta advokasi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat adalah fungsi utama dinas kesehatan kabupaten. Fungsi ini juga merupakan keterampilan yang diperlukan yang dapat mendukung peningkatan tata keloa dan akuntabilitas daerah.

Mengingat luasnya struktur desentralisasi di Indonesia dan rumitnya pola pembiayaan kesehatan di sektor publik, maka kompilasi data belanja kesehatan yang dapat dipercaya dan komprehensif menjadi tantangan tersendiri. Namun, di Bondowoso, pelembagaan District Health Account (DHA) sebagai instrumen perencanaan berbasis bukti telah menghasilkan data keuangan yang kini digunakan oleh dinas kesehatan setempat untuk melakukan advokasi peningkatan anggaran kesehatan kabupaten.

Undang-undang Kesehatan di Indonesia menyatakan bahwa 5% dari    Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan 10% dari APBD harus dialokasikan untuk kesehatan. Analisis DHA yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bondowoso—dengan bantuan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS) atau program kemitraan Australia Indonesia     untuk penguatan sistem kesehatan — menunjukkan bahwa kewajiban mengalokasikan dana 10% untuk kesehatan di APBD kabupaten tersebut ternyata tidak terpenuhi. Analisis tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran belanja kesehatan dari pelayanan kesehatan dasar ke  pelayanan kesehatan yang lebih terfokus pada pelayanan kuratif dimana dapat menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang tidak berkelanjutan di kabupaten tersebut nantinya.

Data keuangan kesehatan kabupaten yang dihasilkan oleh DHA kemudian digunakan oleh tim kesehatan kabupaten dan pemerintah setempat    untuk mengadvokasi peningkatan pendanaan kesehatan kabupaten sesuai undang-undang kesehatan. Prioritas pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang didukung dengan lebih baik dan bekesinambungan serta efisien dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memperkuat dukungan bagi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai suatu cara untuk membiayai pelayanan kesehatan secara universal.