Penguatan Sistem Rujukan Kabupaten

Kebutuhan sistem rujukan kabupaten telah disadari sejak lama namun kebutuhan tersebut terasa semakin mendesak sejak JKN dilaksanakan mulai awal 2014. Dalam sistem JKN/BPJS mekanisme rujukan sangat esensial untuk menjamin mutu pelayanan dan efisiensi pembiayaan.  Dalam kenyataan sistem rujukan tersebut khususnya untuk UKP belum terlaksana dengan baik.  Banyak pasien BPJS yang langsung berobat ke RS tanpa melalui penyaringan oleh FKTP yang menyebabkan beban besar RS daerah. Selain itu, RS yang seharusnya melakukan rujuk balik tidak terlaksana dengan baik karena pasien melihat perbedaan yang mencolok antara pelayanan di RS dan FKTP khusunya puskesmas.  Atas dasar hal-hal tersebut diatas, AIPHSS telah mendukung pengembangan sistem rujukan di 8 kabupaten.

rujukan-bondowoso2-300x200

Rujukan dalam pelayanan kesehatan adalah melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab menangani pasien ataupun specimen dari satu faskes ke faskes lain baik secara horisontal (antara faskes dalam jenjang yang sama, seperti dari satu puskesmas ke puskesmas lain) maupun vertikal (dari faskes 1 ke faskes 2 atau sebaliknya).  Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab harus dilakukan secara formal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan formal pula.

Rujukan sesuai dengan definisi diatas harus dilihat secara holistik dan komperehensif karena rujukan menyangkut segi-segi kemanusiaan yang mengandung nilai budaya, segi-segi fisik yang menyangkut peta geografi dan komunikasi/transportasi, serta menyangkut aspek pembiayaan dan yang sangat penting juga adalah aspek kapasitas masing-masing fasilitas kesehatan.

Oleh sebab itu pengembangan sistem rujukan di 8 kabupaten AIPHSS didahului dengan melakukan asesmen mendalam tentang aspek-aspek sebagai berikut:

  1. Asesmen nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat yang diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan rujukan kesehatan
  2. Asesmen kapasitas fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kabupaten, utamanya kapasitas puskesmas dan RSUD. Ini penting untuk mengatur jaringan rujukan horisontal dan vertikal.
  3. Asesmen sarana transportasi yang ada di kabupaten untuk mengatur jejaring rujukan.
  4. Asesmen kondisi dan peta geografi wilayah kabupaten, juga untuk mengatur jejaring rujukan antar fasilitas kesehatan.
  5. Menelaah kriteria-kriteria yang dipakai dalam merujuk pasien seperti telah ditetapkan misalnya oleh BPJS.

Hasil dari asesmen tersebut dipergunakan sebagai dasar menyusun sistem rujukan di tingkat kabupaten yang selanjutnya dikukuhkan melalui peraturan-peraturan di daerah (Perbup), contohnya Perbup Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan Ngada-No. 44/2014, Perbup Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan Flotim No. 22/2015, Perbup SOP Rujukan Kesehatan Perorangan SBD No. 25/2015, Perbup SOP Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan TTU No. 16/2014, Perbup sistem rujukan pelayanan kesehatan Situbondo No. 38 tahun 2015, Perbup tentang rujukan di kab. Sampang, dan Perbup sistem rujukan kabupaten Bondowoso.

Khusus dalam pengembangan rujukan di 8 kabupaten tersebut, ada 8 langkah yang dilakukan yang kiranya merupakan pembelajaran bagi kabupaten lain.  Langkah-langkah tersebut adalah:

  1. melakukan asesmen 5 dimensi seperti disampaikan di atas. Hasilnya adalah evidence/data yang menjadi dasar untuk langkah kedua
  2. menyusun draft awal protap rujukan
  3. menyelengarakan lokakarya untuk membahas protap tujukan tersebut yang dihadiri oleh semua puskesmas dan wakil RSUD
  4. merumuskan protap rujukan final dengan masukan dari hasil lokakarya
  5. menyusun naskah surat keputusan bupati tentang protap rujukan kabupaten
  6. melakukan pelatihan bagi pelaku-pelaku pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan rujukan (puskemas dan RSUD)
  7. melakukan loka karya kebijakan rujukan.

Hasil akhir dari dukungan AIPHSS adalah rumusan protap sistem rujukan kabupaten yang berisi jejaring rujukan antara puskesmas (rujukan horizontal) dan rujukan antara puskesmas dan rumah sakit (rujukan vertikal). Protap tersebut kemudian dikukuhkan dengan peraturan Bupati.  Dengan adanya sistem rujukan kabupaten ini maka daerah akan mengetahui fasilitas kesehatan mana yang kapasitasnya perlu ditingkatkan untuk dapat melaksanakan pelayanan rujukan dengan baik, dan juga diharapkan akan menjamin mutu pelayanan bagi pasien / specimen serta menjaga efiktifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan.

 

***