Penguatan Sistem Rujukan Nasional: Belajar dari Provinsi Jawa Timur

Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terkait hal ini maka sistem rujukan kesehatan menjadi hal yang sangat urgent untuk dibenahi segera karena hal ini bukan semata berkaitan dengan kesinambungan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan primer, di Puskesmas hingga ke tingkat pelayanan kesehatan tersier, di rumah sakit. Lebih pokok lagi, sistem rujukan sangat diperlukan untuk memastikan setiap individu menerima pelayanan kesehatan yang optimal di tingkat pelayanan kesehatan yang sesuai.

Hal ini tegas diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, pada Pasal 11 ayat (1) yang mewajibkan setiap pemberi pelayanan kesehatan untuk merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

Provinsi Jawa Timur, dengan dukungan AIPHSS/Australia – Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Penguatan Sistem Kesehatan), menindaklanjuti Permenkes tersebut menerbitkan pedoman pengaturan lebih spesifik untuk wilayahnya, menyempurnakan SK Gubernur No.188/786/KPTS/013/2013 yang mengatur sistem rujukan yang telah terbit lebih awal dari Permenkes.

Health check-up at Puskesmas

PROSES PENATAAN & REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN

Pengaturan sistem rujukan di Jawa Timur, dikembangkan berdasarkan hasil studi kasus di Kabupaten lokasi AIPHSS di Jawa Timur (Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo, dan Bondowoso).

Keseriusan Pemda Jatim, dimotori oleh Dinkes Provinsi jatim, untuk menghasilkan dasar hukum yang mengatur Sistem Rujukan di tingkat Provinsi Jatim, didorong antara lain oleh :

  1. Belum terpenuhinya standard kualitas sebagian besar Fasyankes; dimana capaian mutu pelayanan Puskesmas dan RS kurang dari 20 % dari total fasilitas layanan kesehatan yang ada;
  2. Belum semua Kab/Kota mempunyai sistem rujukan yang mengatur prosedur dan alur rujukan;
  3. Belum semua prosedur, alur, pencatatan dan pelaporan rujukan dilaksanakan dengan baik oleh Kabupaten/Kota meskipun telah terbit SK Gubernur tenteng itu pada tahun 2013;
  4. Belum adanya pembinaan dan pengawasan yang kontinyu dalam pelaksanaan sistem rujukan;
  5. Banyaknya kasus ketidakpatuhan dalam melakukan rujukan sehingga tidak dapat dibiayai oleh BPJS.

Penerbitan SK Gubernur yang baru ini melewati tujuh tahapan proses peningkatan dan pengembangan sistem rujukan, yakni:

  1. Pengembangan instrumen penilaian untuk puskesmas dan rumah sakit, termasuk ToT (training of trainer) untuk Focus Group Discussion (FGD);
  2. Penilaian fasilitas kesehatan dan FGD, termasuk pemetaan fasilitas kesehatan, DKT untuk puskesmas, rumah sakit, komunitas dan Dinkes Provinsi dan Kabupaten serta analisis hasil assessment;
  3. Diseminasi hasil penilaian dan FGD melalui lokakarya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kota;
  4. Pengembangan model sistem rujukan, termasuk proses diseminasi dan finalisasi model sistem rujukan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
  5. Diseminasi model sistem rujukan melalui lokakarya di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
  6. Uji coba sistem rujukan, termasuk monitoring and evaluation, draft dan pengkajian pedoman sistem rujukan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
  7. Finalisasi pedoman sistem rujukan, termasuk lokakarya untuk hasil pelaksanaan sistem rujukan.

Melalui SK Gubernur No. 118/359/KPTS/013/2015, ditetapkan bahwa regionalisasi sistem rujukan di Jawa Timur dibagi kedalam delapan regional, sbb: 1). RSU Dr Saiful Anwar Malang; 2). RSU Haji Surabaya; 3). RSUD Ibnu Sina Gresik; 4). RSUD Sidoarjo; 5). RSUD Jombang; 6). RSUD Iskak Tulung Agung; 7). RSU Dr Soedono Madiun; 8). RSUD Dr Soebandi Jember. Masing-masing menjadi Pusat Rujukan untuk daerah-daerah sekitarnya.

Belajar dari Jawa Timur, maka daerah lain dapat mengembangkan langkah-langkah sejenis untuk mengembangkan pengaturan sistem rujukan di wilayahnya dengan Surat Keputusan Gubernur, atau Peraturan Daerah. Dimana proses lahirnya dasar hukum tersebut melibatkan sebanyak-banyaknya Dinas dan Badan Daerah lain terkait, juga kelompok-kelompok masyarakat termasuk swasta dan organisasi profesi kesehatan, melalui forum-forum dengar pendapat dan forum sejenis lainnya sesuai dengan kondisi lapangan. Proses-proses ini adalah bagian dari proses peningkatan pemahaman Dinas dan Badan Daerah serta masyarakat akan kesehatan, sekaligus proses membumikan peraturan perundangan dengan kebutuhan nyata lapangan. Jika yang disusun adalah Perda, maka proses-proses tersebut berlaku bagi Anggota Legislatif, yang pada akhirnya dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan, maka dukungan legislatif bagi Gubernur dan jajarannya juga semakin baik.

MENGAWAL KEBERLANJUTAN IMPLEMENTASI SISTEM RUJUKAN REGIONAL

Untuk memastikan keberlanjutan implementasi sistem rujukan regional di Jawa Timur perlu ditingkatkan antara lain komitmen APBD Provinsi untuk :

  1. Sosialisasi kepada pimpinan wilayah, pimpinan dan staf fasyankes, dan masyarakat pengguna layanan kesehatan;
  2. Pemenuhan dukungan bagi fasyankes agar memenuhi standard kualitas, lebih-lebih dengan makin berkurangnya dukungan APBN;
  3. Pemberian bintek bagi fasyankes, termasuk fasyankes kabupaten, dan monitoring dan evaluasi secara terpadu;
  4. Integrasi sistem Informasi antar Fasyankes dasar dan rujukan;
  5. Kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan BPJS.

 

***