Permenkes RI No. 33 tahun 2015: Kunci Harmonisasi dan Sinkronisasi antar Bidang dan antar Level Pemerintahan dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan

Lahirnya Permenkes RI No. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM)Kesehatan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan respons Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terhadap luasnya cakupan terkait perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan sekaligus memastikan rencana kebutuhan SDM Kesehatan yang dibuat benar-benar tepat dan sesuai kebutuhan pada masing-masing level pemerintahan, baik dari segi jumlah, jenis, mutu, kualifikasi dan sebarannya. Untuk kebutuhan diatas, maka tujuan dari diterbitkannya Permenkes RI No. 33 Tahun 2015 ini adalah:

1). Memperkuat Sinergi/Harmonisasi Kebijakan Antar Kementerian Dan Lembaga Terkait Dan Antar Level Pemerintahan

Permenkes RI No. 33 Tahun 2015 ini merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 81 Tahun 2004 yang sudah tidak relevan akibat terjadinya perubahan kebijakan , terutama dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut menuntut dilakukannya perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 81 Tahun 2004 guna kebutuhan:

  • Untuk mengatasi berbagai kendala internal di Kementerian Kesehatan terutama terkait kapasitas perencana di tingkat daerah, system informasi manajemen SDM Kesehatan dan integrasi antar pemangku kepentingan, pembinaan perencanaan SDM Kesehatan dan dukungan kebijakan di tingkat daerah terkait dengan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan;
  • Mengatasi kendala eksternal karena adanya perbedaan kebijakan diantara beberapa Kementerian dan Lembaga terkait (Kemendagri, Kementerian PAN dan BKN) mengenai sistem, metode dan unsur-unsur dalam perhitungan kebutuhan SDM.

16

Agar tercipta harmoni antar kebijakan, maka melalui Permenkes RI No. 33 Tahun 2015, diterapkan dua metode dalam perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, yakni:

  • Metode berdasarkan institusi yang menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK) Kesehatan dan Standar Ketenagaan Minimal, untuk perencanaan tahunan;
  • Metode berdasarkan wilayah yang menggunakan penduduk dalam hal ini rasio tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, untuk kepentingan perencanaan jangka menengah.

Dengan diakomodirnya kedua metode diatas kedalam Permenkes ini maka sinergi/harmonisasi kebijakan antar Kementerian dan Lembaga terkait dan antar jenjang pemerintahan bisa diwujudkan.

Saat ini uji coba implementasi Permenkes RI No. 33 Tahun 2015 telah selesai dilaksanakan di dua Provinsi wilayah kerja Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Penguatan Sistem Kesehatan (AIPHSS), masing-masing di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Untuk tahun 2016, dengan menggunakan anggaran APBN, Kemenkes akan melaksanakan pembekalan fasilitator tingkat Pusat. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi di tingkat Provinsi dan diharapkan Provinsi dapat melakukan sosialisasi ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana Dekonsentrasi.

2). Menyediakan Panduan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Panduan ini sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan secara berjenjang bagi para pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam manajemen SDM Kesehatan baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Sebagai panduan, melalui Permenkes ini diatur mengenai:

  • Tim Perencana Kebutuhan SDM Kesehatan. Dimana disetiap level tingkatan Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) dibentuk tim koordinasi dan fasilitasi tenaga kesehatan yang di pimpin oleh Dinas Kesehatan.
  • Metode Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, dibagi atas dua, yakni : i). Berdasarkan Institusi, menggunakan metode ABK Kesehatan dan Metode Standar Ketenagaan Minimal sebagaimana diatur oleh Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 56 Tahun 2015, dan Permenkes 340 Tahun 2010; ii). Berdasarkan wilayah, menggunakan metode Rasio Penduduk, yakni Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah;
  • Pendekatan. Proses penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan, menggunakan dua pendekatan sekaligus yakni Top-Up dan Bottom-Up Planning. Pendekatan Top-Up Planning digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan, fasilitasi, advokasi dan metode. Sedangkan Bottom-Up Planning untuk kebutuhan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan, rekapitulasi berjenjang, dan evaluasi hasil rekapitulasi dan rencana kebutuhan SDM Kesehatan.
  • Tahapan Proses dan Mekanisme penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan. Menjelaskan mengenai tahapan kegiatan sebagai proses dan mekanisme yang harus dilalui dalam masing-masing pendekatan yang dipakai (Top-Up Planning dan Bottom-Up Planning).

Pembelajaran penting yang di peroleh dari implementasi Permenkes RI No. 33 Tahun 2015 dan aplikasi metode perencanaan SDM Kesehatan di Provinsi Jatim dan NTT adalah terciptanya koordinasi dan sinergi Pusat – Daerah, lintas sektor dan lintas program dan juga terakomodirnya kebutuhan dari masing-masing level pemerintahan terkait perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

***