Piloting Instrumen Akreditasi Puskesmas: Upaya Memajukan Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Akreditasi Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa Puskesmas telah siap melaksanakan fungsi dan perannya. Karena itu Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar sejak tahun 2011 telah mulai melakukan akreditasi terhadap Puskesmas sebagai bentuk implementasi atas butir ke lima dari Nawa Cita “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” yang juga telah dijadikan sebagai indikator RPJMN dan Renstra.

Untuk melaksanakan akreditasi ini, sejumlah kegiatan telah dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sepanjang tahun 2011 hingga saat ini, antara lain: Penyusunan konsep akreditasi Puskesmas; Pengumpulan instrumen akreditasi di beberapa Provinsi dan Pertemuan pembahasan konsep akreditasi dengan lintas program dan lintas sektor. Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah keluaran (output), berupa: Draft awal standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan klinik pratama, draft awal mekanisme akreditasi dan, pelaksanaan  uji coba draft awal instrumen akreditasi di beberapa lokasi uji coba di Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Semarang, Jepara, Magelang dan, Tegal).

25

Sebagai kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014, beberapa kegiatan telah laksanakan, yakni: Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan dana dari APBN dan dana dukungan program Kemitraan Indonesia Australia untuk Penguatan Sistem Kesehatan (AIPHSS); Penyiapan dana pelatihan dan workshop melalui Dana Dekonsentrasi 2015; Sosialisasi dan advokasi; Penyiapan sarana, prasarana dan alat dengan sumber pendana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Tugas Pembantuan (TP); Uji Coba Implementasi Akreditasi di delapan Kabupaten dari dua Provinsi (Jatim dan NTT) dengan dukungan sumber dana dari Program AIPHSS.

Beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan diatas, adalah terlaksananya uji coba implementasi akreditasi Puskesmas di daerah uji coba AIPHSS dan juga tersusunnya sejumlah draft, antara lain : Standar dan instrumen akreditasi Puskesmas; Pedoman survei akreditasi Puskesmas; Pedoman pendampingan akreditasi Puskesmas; Pedoman penyusunan dokumen Puskesmas; Kurikulum dan Garis Besar Program Pengajaran (GBPP); pelatihan Training of Trainers (TOT) surveiyor dan TOT pendamping; Roadmap akreditasi Puskesmas.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya uji coba akreditasi Puskesmas adalah mendapatkan input terkait implementasi modul akreditasi dan materi teknis standar serta instrumen akreditasi Puskesmas dan perbaikan NSPK akreditasi Puskesmas.

Dari ujicoba yang dilakukan, beberapa pembelajaran berharga yang bisa dihasilkan adalah: Standar dan instrumen akreditasi mampu diaplikasikan oleh Puskesmas, dari 16 Puskesmas ujicoba 6 Puskesmas lulus akreditasi, di Puskesmas yang belum lulus terjadi perbaikan proses kinerja apabila dibandingkan pra dan pasca akreditasi; Dengan diterapkannya akreditasi mulai dari persiapan, pendampingan sampai dengan penilaian, terjadi peningkatan kinerja UKM dan UKP pada semua Puskesmas ujicoba; Pelaksanaan pendampingan akreditasi Puskesmas membutuhkan waktu tujuh (7) sampai dengan delapan (8) bulan sebelum Puskesmas tersebut siap disurvei; Pembiayaan akreditasi mulai dari pendampingan dan survei diperkirakan bernilai 80 s.d 120 juta Rupiah per Puskesmas; Komitmen dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sangat diperlukan agar Puskesmas di wilayahnya dapat lulus akreditasi; Penyempurnaan terhadap NSPK Akreditasi Puskesmas.

Untuk tahun 2015, sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan Kemenkes RI, adalah: Implementasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana ada 110 Puskesmas telah terakreditasi; Pelatihan calon surveiyor dan calon pendamping akreditasi di delapan kabupaten ujicoba dengan sumber pembiayaan dari AIPHSS; Pelaksanaan uji coba implementasi akreditasi Puskesmas (operasional tim pendamping dan surveiyor) di delapan kabupaten uji coba dengan sumber pembiayaan dari Program AIPHSS; Bimtek pelaksanaan uji coba akreditasi Puskesmas; Pertemuan review NSPK akreditasi Puskesmas; Diseminasi hasil uji coba implementasi akreditasi Puskesmas.

KEBIJAKAN & STRATEGI KESINAMBUNGAN AKREDITASI PUSKESMAS

Mengembalikan peran Puskesmas sebagaimana diamanatkan Kepmenkes RI No. 128 tahun 2004 dan kebutuhan penguatan sistem kesehatan, membutuhkan kerja keras dan kerja sama berbagai stakeholders lintas sektor dan multi-level. Kemenkes RI telah dan sedang melakukan sejumlah upaya bagi keberlanjutan revitalisasi peran Puskesmas, utamanya dengan berakhirnya program AIPHSS. Beberapa program atau kegiatan dan agenda untuk menjamin keberlanjutan revitalisasi Puskesmas dimaksud, sbb:

  1. Akreditasi FKTP ditetapkan sebagai standar yang harus dipenuhi dan dinilai oleh Lembaga Independen untuk memastikan pemberian pelayanan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  2. Akreditasi Puskesmas dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.
  3. Dikeluarkannya Permenkes 46 tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya.
  4. Adanya pedoman teknis yang telah teruji dilapangan terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Pedoman teknis dimaksud terdiri atas beberapa pentahapan, sbb:
  • PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI yang dilakukan rata-rata selama enam bulan, dengan jenis kegiatan meliputi: Lokakarya, Workshop, Pendampingan, Pendampingan penyusunan dokumen, Pendampingan implementasi, Pendampingan penilaian pra survei, Pengusulan survei.
  • SURVEI, yang terdiri atas 2 tahapan. Tahap pertama, mencakup Pelaksanaan survei, dengan alokasi waktu untuk masing-masing : a). Puskesmas (3 hari efektif) menyangkut Administrasi, UKM dan UKP; b). Klinik (2 hari efektif) menyangkut  Administrasi dan UKP; c). Praktik Perseorangan dr/drg (2 hr efektif) menyangkut  Administrasi dan UKP. Tahap kedua, mencakup penetapan status akreditasi oleh Komite Akreditasi FKTP (3 hari efektif).
  • PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI (Sekali dalam 6 bulan), meliputi : Rekomendasi hasil survei; Bimtek; Penilaian pra survey.

***