Provincial Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA): Melacak Biaya Kesehatan Daerah

Dalam praktek, banyak negara hanya menggunakan National Health Account namun  Indonesia melakukan inovasi dengan menyusun health account tingkat Provinsi yang disebut Provincial Health Account (PHA) dan tingkat Kabupaten yang disebut District Healt Account (DHA). Fakta ini merupakan hal yang luar biasa, dan ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat.

Inovasi PHA dan DHA ini menjadi inovasi yang luar biasa karena secara spesifik memberikan informasi tentang siapa yang membiayai pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, berapa banyak dana itu diserap, oleh jenis layanan yang mana, dan siapa yang diuntungkan dari pengeluaran kesehatan tersebut. Informasi ini sangat berguna karena akan memberikan dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti sehingga pada gilirannya, dapat meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan lokal.

Stethoscope with financial statement, calculator, pen

Dari perspektif hukum, menurut UU Kesehatan no. 36 tahun 2009, 10% dari anggaran Kabupaten harus dialokasikan untuk kesehatan. Disini, PHA & DHA dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kewajiban tersebut telah terpenuhi atau belum. Jika kewajiban tersebut telah terpenuhi, DHA dapat digunakan untuk menunjukkan apakah dana tersebut dialokasikan sesuai kebutuhan kesehatan dan prioritas daerah. Di sisi lain, jika persentase wajib tersebut belum terpenuhi, DHA dapat digunakan untuk menunjukkan dimana kesenjangannya dan seberapa besar kesenjangan tersebut.

Dari perspektif ekuitas, PHA & DHA dapat digunakan untuk menunjukkan siapa yang diuntungkan dari pengeluaran kesehatan, dan apakah pembiayaan kesehatan telah memenuhi tujuannya, yaitu tersedianya pendanaan yang cukup untuk melindungi orang miskin. DHA juga dapat menunjukkan siapa yang menanggung pengeluaran kesehatan lebih banyak, apakah sektor publik atau swasta.

Semua informasi yang dihasilkan dari PHA & DHA ini dapat digunakan untuk kebutuhan advokasi apabila dibutuhkan tambahan dana kesehatan dan untuk bidang apa dana tambahan tersebut diperlukan. Juga untuk kebutuhan advokasi terkait pengalokasian pembiayaan kesehatan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan menyumbang pada penguatan sistem kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik kabupaten.

JEJAK LANGKAH AIPHSS DALAM PENGUATAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

Institusionalisasi sistem pembiayaan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dari penguatan sistem kesehatan nasional melalui sistem pembiayaan kesehatan guna membantu Kementerian Kesehatan agar dapat memanfaatkan data berbasis bukti dan informasi secara up to date. Kebijakan nasional terutama yang terkait dengan pembiayaan kesehatan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin.

Intitusionalisasi pembiayaan kesehatan ini dilakukan dengan mengembangkan National Health Account dan bank data di tingkat nasional dan Pengembangan Health Account di tingkat Propinsi/Kabupaten. Kerjasama yang produktif selama dua tahun (2012-2014) antara Kemenkes RI dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan dukungan Program Kemitraan Indonesia Australia Untuk Penguatan Sistem Kesehatan (AIPHSS) pada akhirnya menghasilkan draft akhir dokumen NHA 2011 dengan methodologi SHA 1.0.

Setelah dokumen NHA 2011 dihasilkan maka proses selanjut adalah pelaksanaan pelatihan menggunakan instrumen WHO versi terbaru (SHA 2011); Diseminasi hasil NHA ditingkat Pusat; Kegiatan pengembangan PHA dan DHA yang mencakup: Integrasi modul DHA dengan NHA; Pelatihan, dan; Sosialisasi hasil kepada pengambil kebijakan di daerah. Selanjutnya adalah kegiatan penyusunan modul PHA dan pelatihan PHA di tingkat Pusat.

Dari input dan rangkaian proses diatas menghasilkan tiga pencapaian, masing-masing : Produksi NHA tahun 2012 sampai dengan 2014; Terbentuknya tim PHA Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur dimana tim ini mampu menyusun PHA; kemudian terbentuknya tim DHA di delapan Kabupaten wilayah AIPHSS yang juga telah menghasilkan dokumen analisa DHA yakni  kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), Ngada, Sumba Barat Daya (SBD), Flores Timur (Flotim), Bondowoso, Sampang, Bangkalan dan Situbondo.

Sebagai lanjutan, terkait NHA adalah melengkapi data riil sektor BUMN yang akan digunakan untuk melengkapi dan mengkoreksi data NHA Indonesia. Sementara untuk produksi NHA tahun 2015 diusulkan pada tahun 2016; Pengadaan Server/Bank Data NHA/PHA/DHA pada tahun anggaran 2016. Sementara kegiatan terkait PHA/DHA adalah pelatihan PHA bagi provinsi yang belum dilatih dan melakukan pendampingan; Pelatihan Petugas Provinsi untuk melatih DHA bagi Kabupaten/Kota dan melakukan pendampingan; Penyesuaian instrumen PHA/DHA agar terintegrasi dengan NHA.

MENGEMBANGKAN PHA & DHA

Dibutuhkan komitmen jangka panjang dari para pengambil kebijakan di berbagai sektor sebagai kunci untuk menjaga keberlangsungan PHA/DHA. Komitmen tersebut harus secara nyata diwujudkan dalam bentuk pelembagaan tim PHA/DHA melalui regulasi dan juga alokasi sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk PHA/DHA dengan menyediakan pendanaan yang memadai dari APBD. Selain itu, keberlanjutan PHA/DHA juga membutuhkan interaksi antara pembuat kebijakan dan tim teknis PHA/DHA yang memungkinkan tim untuk merespon kebutuhan kebijakan tertentu melalui kerja-kerja analisis sub-sektor yang lebih mendalam sesuai kebutuhan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan PHA dan DHA di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur beserta delapan Kabupaten yakni kabupaten Timur Tengah Utara, Ngada, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Bondowoso, Sampang, Bangkalan dan Situbondo akan menjadi pembelajaran penting untuk kebutuhan replikasi pengembangan PHA/DHA di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota lain di Indonesia, dan tentunya melalui komitmen dan dukungan kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Feature image: from Internet