NGADA Cerita Sukses:

DHA Ngada“Bagi kabupaten Ngada, hasil kajian DHA sangat membantu sebagai bahan evaluasi kebijakan dan landasan bagi pemeritah     kabupaten melakukan perbaikan sistem   pembiayaan kesehatan.

“Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada , dengan dukungan  AIPHSS , telah menerapkan pajak tembakau lokal untuk mendanai penyediaan layanan kesehatan penting dan berkelanjutan kepada mereka yang paling rentan”.

“Kebijakan menerapkan pajak tembakau   untuk mendanai pengeluaran kesehatan di kabupaten Ngada juga dapat menjadi salah satu metode yang paling efektif dan dapat direplikasi didaerah lain demi mengurangi kematian dini dan cacat terutama pada     kalangan masyarakat miskin di daerah lain di Indonesia”

Yak Yoseph Mawo, S.Sos, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.

Pemanfaatan data yang berkualitas dan tepat waktu untuk memberikan masukan dalam perencanaan bidang kesehatan serta advokasi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat adalah fungsi utama dinas kesehatan kabupaten. Fungsi ini juga merupakan keterampilan yang diperlukan yang dapat mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas daerah.

Mengingat luasnya struktur desentralisasi di Indonesia dan rumitnya pola pembiayaan kesehatan di sektor publik, maka kompilasi data belanja kesehatan yang dapat dipercaya dan komprehensif menjadi tantangan tersendiri. Namun, di Kabupaten Ngada, pelembagaan District Health Account (DHA) sebagai instrumen perencanaan berbasis bukti telah menghasilkan data keuangan yang kini digunakan oleh dinas kesehatan setempat untuk melakukan advokasi peningkatan anggaran kesehatan kabupaten.

Undang-undang Kesehatan di Indonesia menyatakan bahwa 5% dari    Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan 10% dari APBD harus dialokasikan untuk kesehatan. Analisis DHA yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada—dengan bantuan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Health   Systems Strengthening (AIPHSS) atau program kemitraan Australia        Indonesia untuk penguatan sistem kesehatan — menunjukkan bahwa kewajiban mengalokasikan dana 10% untuk kesehatan di APBD  kabupaten Ngada ternyata tidak terpenuhi. Analisis tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran belanja kesehatan dari pelayanan kesehatan dasar ke pelayanan kesehatan yang lebih terfokus pada pelayanan kuratif dimana dapat menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang tidak berkelanjutan di kabupaten tersebut nantinya.

Data keuangan kesehatan kabupaten Ngada yang dihasilkan melalui    analisis DHA telah digunakan oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada untuk melakukan advokasi peningkatan biaya pelayanan kesehatan serta berhasil menerapkan pajak tembakau untuk mendanai penyediaan layanan kesehatan penting yang berkesinambungan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Penerapan pajak tembakau merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk menurunkan kematian dini dan cacat di kalangan masyarakat miskin di kabupaten  Ngada dan daerah yang berkarakteristik sama di Indonesia