Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan

UNOFFICIAL TRANSLATION

Tempo English Magazine, Februari 15-21, 2016

Mencari Pelayanan Kesehatan Untuk Semua

Pepatah kuno yang mengatakan kesehatan lebih berharga daripada kekayaan tidak dapat dipungkiri. Itu lah sebabnya daerah-daerah di mana masyarakatnya masih kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan digolongkan sebagai daerah miskin dan belum berkembang.  Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis Kesehatan yang menyerukan pembenahan sistem kesehatan secara menyeluruh. Fokus dari rencana ini adalah pada peningkatan kualitas puskesmas serta tenaga kesehatannya. Rencana ini merupakan perjuangan yang tidak ringan, terutama di provinsi-provinsi di mana fasilitas dan sumber daya manusianya masih kurang. Namun, di daerah seperti Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat sipil tengah berupaya untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang efektif bagi penduduknya. Majalah berbahasa Inggris Tempo melaporkan dari kabupaten Flores Timur dan Timor Tengah Utara.


 

Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan

Puskesmas-puskesmas di empat kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatannya. Standardisasi pelayanan dan sistem rujukan baru menjadi pendorong perbaikan tersebut.

raising healthcare standards

Suara tangisan bayi terdengar di Puskesmas Adonara, kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.  Teresia Bolina segera memangku bayi perempuannya yang berusia satu bulan dan menyusuinya. Bayi perempuan yang belum diberi nama itu mulai menyusu dan tangisannya pun berhenti.

Teresia datang ke Puskesmas untuk  pemeriksaan rutin. Desember yang lalu, dia melahirkan bayi di rumah sakit umum di Larantuka, ibu kota kabupaten Flores Timur.  Dia menyampaikan bahwa dia dirujuk ke rumah sakit karena terlalu berisiko untuk melahirkan di puskesmas setempat yang masih kekurangan peralatan bedah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. “Bidan dari desa saya, Dusun Tiga mendampingi saya ke rumah sakit,” ujar ibu berusia 32 tahun ini.

Pada hari saat dia melahirkan, dia dijemput ambulans dan dibawa naik perahu untuk menempuh perjalanan 20 menit menuju kota.  Teresia mengatakan bahwa dia sudah pada pembukaan dua dan khawatir kalau harus melahirkan di perahu. Ketika tiba di pelabuhan, ambulans lain sudah siap untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, tindakan cepat yang diberikan tenaga kesehatan membantuTeresia melahirkan bayinya dengan selamat.

Yustina Benga, saudara perempuan Teresa, juga dirujuk ke rumah sakit umum setelah dinyatakan bahwa dia harus dioperasi caesar. “Saya pikir saya bisa melahirkan normal, tetapi saat itu, tekanan darah saya naik menjadi 220. Bidan (di puskesmas) segera merujuk saya ke rumah sakit,” kata perempuan berusia 33 tahun tersebut.

Enam bulan kemudian, dia kembali rumah sakit Larantuka; berat badan anaknya berkurang dan tidak mau minum ASI. “Saya kembali ke kota dan mendapati anakku terkena infeksi, “katanya. Yustina terpaksa tinggal di rumah sakit selama dua minggu.

Teresia dan Yustina tidak akan menerima layanan tersebut tanpa adanya sistem rujukan baru yang telah menciptakan komunikasi yang efisien antara puskesmas dan rumah sakit setempat. Mereka berdua adalah peserta skema pelayanan kesehatan gratis yang dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Teresia, ibu tiga anak ini mengatakan bahwa kini sudah tampak adanya peningkatan dalam pelayanan kesehatan. “Baik Puskesmas maupun rumah sakit melakukan pemantauan guna memastikan saya dan bayi saya sehat,” tambahnya. Sebelumnya, tidak ada koordinasi antara puskesmas di pulau tersebut dengan rumah sakit umum di kota.

Pasien seringkali harus mencari sendiri transportasi, yang mana hal ini berbahaya bagi ibu-ibu yang akan segera melahirkan. Akan tetapi, dengan adanya standar akreditasi, semua staf di Puskesmas Waiwadan memiliki pedoman yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, dan sekarang ini ambulans siap dipanggil setiap saat.

***

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang paling membutuhkan reformasi kesehatan. Pada tahun 2012, angka kematian ibu mencapai 306 untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi adalah 45 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Banyak yang beranggapan bahwa angka kematian di atas rata-rata ini dikarenakan para ibu lebih memilih melahirkan di rumah.

Susilowati, 36 tahun, bidan koordinator puskesmas di Adonara, mengatakan bahwa tradisi dan budaya menjadi salah satu kendala bagi perempuan dalam mencari pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. “Terutama generasi tua, beberapa di antaranya masih tidak percaya dokter atau bidan untuk mengurus anak-anak dan cucu mereka,”katanya.

Selain itu, kurangnya akses jalan menyulitkan masyarakat untuk dapat menjangkau pusat-pusat kesehatan. Susilowati mengatakan ada beberapa kasus ketika seorang ibu terpaksa melahirkan di jalan atau di atas perahu karena mereka tidak dapat sampai ke rumah sakit tepat waktu. Dia mengatakan secara historis, koordinasi antara Puskesmas dan rumah sakit kurang. “Tidak ada panduan yang jelas tentang kapan kita harus merujuk pasien dan tindakan pencegahan tidak cukup untuk ibu,” ujarnya.

Pada tahun 2014, dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan dan program Kemitraan Australia Indonesia untuk Penguatan Sistem kesehatan (AIPHSS), Kabupaten Flores Timur mememperkenalkan sistem rujukan baru. Versi sebelumnya dari sistem rujukan telah dilaksanakan di tempat lain, tetapi tidak begitu berhasil.

Yosep Usep Aman, kepala dinas Kesehatan Flores Timur, mengatakan bahwa peningkatan kapasitas sangat diperlukan di puskesmas setempat-seperti halnya  untuk puskesmas-puskesmas di berbagai pulau di kabupaten tersebut -karena bagi masyarakat banyak, puskesmas setampat merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan tersedia yang dapat diakses.”Kami membutuhkan penanganan medis pertama di puskesmas, dan jika pasien membutuhkan penanganan lanjutan, maka dapat dirujuk ke rumah sakit.” ungkapnya.

Strategi seperti ini sejalan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berjalan sejak Januari 2014. Sistem ini juga dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Menurut ketentuan program ini, pasien terlebih dahulu harus mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, jika diperlukan rujukan, maka pasien dapat dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi untuk penanganan lebih lanjut.

Sistem ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pasien di rumah sakit dan menjamin pelayanan kesehatan seefisien mungkin.

AIPHSS dan Kementerian Kesehatan telah mengadakan pelatihan untuk memandu pelaksanaan sistem rujukan di tingkat Puskesmas. Namun, menurut Yosep sistem yang terkelola dengan baik pun tidak akan berhasil tanpa didukung infrastruktur yang memadai di desa-desa. Sehingga, pemerintah kabupaten Flores Timur memutuskan untuk menyediakan delapan ambulans untuk 11 puskesmas di Flores Timur, termasuk satu di Waiwadan.

Saat ini, ambulans tersedia 24/7 untuk keadaan darurat. Di Adonara, Puskesmas juga bekerja sama dengan beberapa operator perahu untuk mengantar pasien ke rumah sakit.

“Sebelumnya sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan perahu untuk pasien pada tengah malam, misalnya,” kata Susilowati.

Bidan di Puskesmas Waiwadan dan pos kesehatan yang lebih kecil di desa juga selalu siap setiap saat. Mereka diminta untuk menemani pasien dengan rujukan rumah sakit. “Banyak penduduk di sini tidak terbiasa dengan rumah sakit. Menurut mereka, rumah sakit itu menakutkan. Sehingga jika ada seseorang dari desa mereka untuk membantu mereka, akan sangat membantu, ” kata Yosep.

Menurut Susilowati, para ibu di Pulau Adonara sekarang melahirkan di puskesmas. Angka kematian ibu di pulau tersebut pada tahun 2015 nihil, dan keluhan pasien pada aspek teknis juga mengalami penurunan.

Standardisasi sistem rujukan didukung dengan keluarnya peraturan bupati (Perbup) pada Mei 2015. Perbup ini memuat pedoman dan persyaratan untuk mendapatkan akreditasi. Akreditasi diperlukan Puskesmas untuk menjalankan kegiatannya sebagai bagian dari program kesehatan BPJS Kesehatan.

Fitria Kasmin, 32 tahun, staf Puskesmas Waiwadan yang juga koordinator program akreditasi, mengatakan bahwa sosialisasi akreditasi telah dimulai pada pertengahan 2015. Fasilitator dari kementerian kesehatan dan AIPHSS datang guna membantu personel puskesmas untuk memenuhi persyaratan. “Pada akhir tahun lalu, kami mengajukan permohonan resmi ke dinas kesehatan untuk diadakan evaluasi terhadap puskesmas kami, “katanya.

Fitria mengatakan bahwa pemenuhan standar akreditasi merupakan suatu tantangan, terutama karena terbatasnya sumber daya yang mereka miliki. Pengetahuan tentang bagaimana memenuhi persyaratan tertentu diperoleh dari internet, katanya. Fitria menambahkan kadang-kadang dia harus berimprovisasi untuk mendapatkan solusi berdasarkan pengalaman di lapangan. “Jika menurut mereka (accreditor) hal itu baik, maka kami dapat melanjutkan dan menggunakannya dalam kegiatan kami, tetapi mereka juga memberikan saran untuk perbaikan, “ujarnya.

Staf puskesmas sekarang harus menyimpan dengan baik catatan dari setiap prosedur medis dan pertemuan karyawan. Fitria mengatakan staf saat ini terbiasa dengan perubahan dan mereka senang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Dia menambahkan, selain Waiwadan, ada empat puskesmas lagi di daerah tersebut yang saat ini dalam program akreditasi.

Akreditasi dan pengenalan sistem rujukan juga dilakukan di kabupaten-kabupaten lainnya di NTT, yaitu Ngada, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat Daya. Brigitha Binsasi, kepala Puskesmas di Kabupaten Timor Tengah Utara mengatakan pedoman di daerahnya sama. “Kami memiliki layanan darurat 24 jam dan dua ambulans yang selalu siap untuk mengangkut pasien ketika mereka dirujuk ke rumah sakit, ” katanya.

Zakarias Eduardus Fernandez, kepala dinas kesehatan Timor Tengah Utara, telah berkomitmen bahwa upaya peningkatan akan terus berlanjut sekalipun tidak ada lagi pendanaan yang dikucurkan AIPHSS pasca berakhirnya program tersebut.

Zakarias mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan.  “Kedepannya, kami akan mempunyai standar pelayanan kesehatan yang lebih baik dan semua Puskesmas di wilayah kami akan terakreditasi,”ujarnya, seraya menambahkan bahwa dia berharap pekerjaan ini akan selesai pada 2020.

 

***

Photos by Amanda Siddharta (TEMPO)

Source: Tempo English Magazine