“Tulis Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakan Apa yang Anda Tulis” – Sebuah Cerita Sukses

Kualitas pelayanan kesehatan dan pengelolaan kesehatan masih menjadi tantangan serius bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Penilaian eksternal terhadap kualitas layanan kesehatan dimulai dengan dilakukannya pembentukan badan akreditasi nasional yang dikenal dengan KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 1996. Program ini diperkuat melalui Undang-Undang No. 44 tahun 2009 yang mengharuskan semua Rumah Sakit diakreditasi setiap tiga tahun. Setelah proses akreditasi untuk rumah sakit, disadari juga perlunya upaya untuk melakukan akreditasi di tingkat pelayanan kesehatan dasar atau di tingkat Puskesmas.

Sebelum tahun 2013, Direktorat Bina Upaya Kesehatan (BUKD) Kementerian Kesehatan RI melakukan uji coba akreditasi di enam provinsi, yaitu Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Uji coba ini telah membuka jalan bagi inisiatif akreditasi saat ini. Kementerian Kesehatan (BUKD) melihat adanya peluang melalui programAustralia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS) untuk melajutkan pekerjaan ini sekaligus menetapkan standar kualitas Puskesmas serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar secara nasional. Sistem ini juga menyiapkan sistem kredensial bagi Puskesmas selaku penyedia layanan kesehatan dibawah skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan peraturan saat ini, akreditasi diberikan kepada Puskesmas yang memenuhi standar akreditasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Setiap tiga (3) tahun sekali, Puskesmas harus diakreditasi melalui proses penilaian independen.

Ibu Masturah, 47 tahun, pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Arusbaya – Kabupaten Bangkalan dari tahun 1995 sampai dengan 2015. Ibu dengan lima (5) orang anak yang memiliki latar belakang pendidikan perawat dan magister kesehatan masyarakat, tahu betul sulitnya memperoleh akreditas. Pada bulan Mei 2015, melalui AIPHSS dan BUKD, Ibu Masturah mendapatkan pelatihan akreditasi sebagai pendamping Puskesmas. Ibu Masturah termotivasi oleh kegagalan Puskesmas yang dipimpinnya dalam mendapatkan akreditasi, dan kini dia bertekad untuk memastikan Puskesmasnya memenuhi standar akreditasi.

“Pada saat penilaian akreditasi dilakukan diawal tahun 2015 bersama AIPHSS dan BUKD, Saya memimpin salah satu Puskesmas yang termasuk piloting di Jawa Timur, ketika itu sudah ada feeling (kurang siap – red) karena segala proses tidak kami tempuh sebagaimana mestinya. Ternyata benar. Kami gagal mendapatkan akreditasi!. Saya kecewa saat itu, namun sekarang saya semangat sekali menjadi pendamping akreditasi, pokoknya tidak boleh ada lagi Puskesmas yang gagal mendapatkan akreditasi.”

Ibu Masturah bertekad untuk menemukan apa saja kelemahan-kelemahan yang menyebabkan Puskesmas yang dipimpinnya tidak mendapatkan akreditas dan sesegera mungkin mengatasinya. Satu pelajaran penting yang didapat Ibu Masturah adalah tim yang solid merupakan kunci keberhasilan akreditasi. Diakuinya bahwa setiap tim dalam Puskesmas harus bekerja sama:

“…Tidak akan berhasil (lulus akreditasi – Red) bila hanya copy-paste dari dokumen-dokumen Puskesmas lain yang sudah mendapatkan akreditasi. Instrumen dan dokumen akreditasi menuntut kita melakukan sendiri apa yang kita tulis, sehingga kita tidak dapat menutupi kelemahan kita dan tanpa ketahuan oleh tim penilai akreditasi…”

BUKD dengan dukungan dana dari AIPHSS melakukan pelatihan akreditasi bagi pendamping dan surveyor yang dilanjutkan dengan penerapan kerja lapangan. Sebanyak 16 Puskesmas terpilih untuk ujicoba akreditasi di dua provinsi dukungan AIPHSS. Masing-masing Puskesmas yang terpilih mendapatkan pendampingan yang bertujuan untuk memastikan semua persyaratan akreditasi dapat terpenuhi dengan baik.

Untuk mendukung akreditasi, BUKD dan AIPHSS telah membuat kurikum pelatihan, modul, standar akreditasi dan instrumen akreditasi termasuk survei penilaian akhir. Ke 13 dokumen telah kelar disusun pada bulan Agustus 2015. Standar akreditasi terdiri dari sembilan (9) bab yang dibagi dalam beberapa bagian yang mencakup administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan klinis. Masing-masing bab memuat standar kinerja minimal yang harus dipenuhi Puskesmas untuk mendapatkan akreditasi.

Ibu Yanti Nurhayati, Kepala Seksi Bina Puskesmas & Rujukan, Dinas Kesehatan Bondosowo, juga menekankan pentingnya kerja tim berdasarkan pengalamannya. Sehari-hari Ibu Yanti memberikan pembinaan kepada Puskesmas dan  hal ini membuatnya mampu secara cepat membaca situasi yang berkenaan dengan akreditasi Puskesmas. Ibu Yanti menilai bahwa selama ini Puskesmas yang dibinanya masih belum memadai dalam hal mutu pelayanan, koordinasi dan komunikasi.  Kesadaran terkait kontribusi masing-masing pihak dalam mempertahankan kualitas layanan masih kurang.

“…proses akreditasi ini seperti membangunkan Puskesmas yang selama ini “tertidur”, mereka seperti baru saja bangun dan tersadar bahwa ternyata sebelum kita menentukan jenis layanan yang akan dilayani di Puskesmas, harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan masyarakat seperti apa, masing-masing bagian (didalam Puskesmas – Red) …masih dikuasai ego sendiri-sendiri, kalau SOP saya ya bagian saya yang buat dan yang lain tidak perlu tahu, atau kalau bagian kamu ingin membuat SOP ya silahkan kerjakan sendiri…”

Ibu Yanti menekankan bahwa melaksanakan mutu layanan dan mendapatkan status akreditasi bukanlah sekedar soal memenuhi standar dari setiap elemen penilaian. Akreditasi adalah soal bagaimana sebuah tim bekerja dalam Puskesmas melalui pengetahuan dan pemahaman bersama mengenai apa yang diperlukan.  Dalam tim kerja diperlukan kerja sama, alur kerja dan struktur organisasi. Masing-masing bagian harus mengetahui peran dan fungsinya sebagai satu kesatuan, dan bagaimana semua hal tersebut ditujukan untuk kepentingan peningkatan mutu layanan Puskesmas.

Di kabupaten-kabupaten yang terlibat dalam program AIPHSS, keinginan Puskesmas untuk memperoleh akreditasi terus bertambah. Hal ini diperkuat dengan adanya kebutuhan untuk mendapatkan status terakreditasi sebagai prasyarat bagi Puskesmas untuk mendapatkan dana kapitasi BPJS.  Saat ini, sebanyak enam (6) dari 16 Puskesmas yang mengikuti uji coba akreditasi yang dimulai pada tahun 2014, berhasil meraih status terakreditasi, baik tingkat dasar maupun tingkat madya. Cerita sukses Puskesmas ini mendorong Puskesmas lainnya yang tengah berupaya untuk meningkatkan sistem internal Puskesmas untuk mendapatkan akreditasi.

Pak Benedictus misalnya, Kepala Puskesmas Oelolok di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang Puskesmasnya sedang mendapatkan pendampingan akreditasi, ingin mengetahui mengapa satu Puskesmas berhasil mendapatkan akreditasi dan mengapa yang lainnya gagal. Dengan inisiatif dan biaya sendiri, Pak Benedictus berkeliling ke beberapa Puskesmas yang pernah mengikuti akreditasi untuk mengetahui lebih detil apa yang berbeda dari setiap Puskesmas yang dikunjunginya.

“…Saya keliling Puskesmas yang pernah ikut akreditasi, yang sukses dan yang gagal, saya bisa bandingkan mengapa yang satu berhasil dan yang lain tidak. Memang betul jauh sekali berbeda dari segi mutu layanan, yang berhasil lebih prima dalam pelayanan, lebih semangat, senyum, dan jelas prosedur layanannya. Saya tahu sekarang bahwa prinsip Tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis, benar-benar harus dilakukan. Kalau tidak, sampai kapan kita akan menjadi pelayan kesehatan yang hanya biasa-biasa saja?…”

Peningkatan kebutuhan akreditasi menjadi tantangan baru bagi Kementerian Kesehatan. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan adanya pelatihan, pendampingan, dan pengembangan sistem di Puskesmas. Dalam merespons hal ini, muncul pemikiran untuk memfokuskan kegiatan ini dalam direktorat tersendiri yang khusus melakukan pemantauan mutu layanan Puskesmas.

Ibu Drg. Kartini Rustandi, M.Kes, Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, menegaskan bahwa kerjasama multi sektor pada setiap tingkatan berperan sangat penting dalam mewujudkan peningkatan mutu layanan. Dibawah kepemimpinan beliau, diharapkan akreditasi terus berkembang. Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 350 Puskesmas akan didampingi pada tahun 2015 untuk diakreditasi.

Tulis apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis”, menekankan semangat konkrit dalam peningkatan mutu pelayanan. Moto ini telah memunculkan rasa tanggung jawab bersama untuk membangun tim kerja yang lebih baik yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Akreditasi juga telah mendorong dan menginspirasi petugas layanan kesehatan seperti Ibu Masturah, Ibu Yanti, dan Pak Benedictus untuk mendedikasikan dirinya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan tidak hanya sekedar meraih akreditasi sebagai proses yang diamanatkan pemerintah.

Akhirnya, sejumlah kabupaten mulai melalukan kunjungan belajar pada Puskesmas yang terakreditasi di Jawa Timur, keberhasilan ini merupakan cerita sukses yang dipimpin oleh BUKD dan menjadi pembelajaran meluas di Indonesia.